Kamis (8/3), seperti biasa, Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, dipadati kendaraan berbodi lebar dan panjang yang melaju dari dua arah. Jalan bergetar, debu beterbangan seiring kendaraan pengangkut logistik itu melintas.

Tak jauh dari persimpangan Jalan Raya Cilincing dengan Jalan Raya Cakung-Cilincing, kondisi kontras dengan suasana jalanan dijumpai. Di sanalah Pura Dalem Purna Jati Tanjung Puri berdiri, tempat ibadah umat Hindu di Jakarta.

Melewati pagar pura, pemandangan berubah seakan masuk ke dunia lain. Suasananya lebih tenang dan damai. Ditopang aksen bangunan khas Bali, seolaholah para pengunjung sedang tak berada di Cilincing.

Pura ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi. Di wilayah Jakarta, inilah satu-satunya Pura Dalem, yakni istana Dewa Siwa dengan kuasa melebur.

Keberadaan pura itu terkait kondisi politik di era Orde Lama. Awal dekade 1960-an, sejumlah tentara asal Bali batal diberangkatkan dalam operasi Pembebasan Irian Barat setelah wilayah itu akhirnya diakui PBB masuk wilayah RI.

Para prajurit tak kemudian dipulangkan ke kampung halaman. Namun, ditugaskan seterusnya di Jakarta. Kebijakan itu menentukan pendirian pura perdana Hindu Bali di Ibu Kota.

Pura Dalem menjadi tonggak sejarah perkembangan umat Hindu di Jakarta. Bahkan, hingga sekitarnya, seperti wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

”Waktu itu, orang-orang Bali, khususnya tentara yang akan dikirim ke Irian Barat memang harus melalui Jakarta dulu,” tutur Pelaksana Harian Ketua Banjar Jakarta Utara dari Suka Duka Hindu Dharma (SDHD) DKI Jakarta dokter Nyoman Adiartha di Pura Dalem.

Para prajurit batal berangkat ke Irian setelah pada tahun 1963 PBB, melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), menyerahkan Irian Barat kepada Pemerintah RI, bulan Mei. Daripada mengirim tentara-tentara Bali pulang kampung, pimpinan ABRI memerintahkan mereka seterusnya di Jakarta.

”Pada umumnya, tentara yang dikirim masih muda dan beberapa masih bujangan. Mereka yang bujangan berinteraksi dengan warga dan akhirnya ada yang menikah dengan penduduk setempat atau sesama warga Bali di Jakarta,” ucap Nyoman. Para pengantin muda itu lalu tinggal di asrama.

Suatu ketika, gizi kurang dan gizi buruk melanda hingga ada anak prajurit yang meninggal. Mereka bingung memakamkan karena belum ada makam khusus Hindu di Jakarta. ”Di ajaran agama kami, begitu ada kuburan atau setra, harus ada tempat sembahyang,” ujar Nyoman.

Akhirnya, umat Hindu mengurus pengadaan lahan ke tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Pemerintah Kota Jakarta Utara, untuk area makam Hindu disertai pura prajapati dan pura dalem. Tahun 1968, Pemkot Jakut mengabulkan permintaan mereka dan memberikan lahan yang kini jadi tempat berdirinya pura. Areanya masuk Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing.

Umat Hindu bergotong royong membangun pura mulai tahun 1971 dengan sumbangan sana-sini. Jadilah pura idaman pada 1974. Waktu itu belum ada pura lain di Jakarta.

Namun, menurut Nyoman Gede Kusdiana, Panureksa SDHD DKI Banjar Jakarta Utara, sebelum tentara-tentara ini sebenarnya sudah ada umat Hindu Bali di Jakarta. Niat membangun pura juga sudah muncul sebelumnya, tetapi tidak kunjung terwujud.

Umat Hindu yang tampil ke permukaan waktu itu adalah mereka yang menempati jabatan mentereng, termasuk di struktur pemerintahan. Untuk mereka yang tergolong kaya itu, pembangunan pura tidak mendesak. ”Jika sembahyang Galungan, misalnya, pulang saja ke Bali,” kata Kusdiana.

Begitu pula terkait kematian. Orang-orang Hindu dari kalangan atas tidak perlu repot mencari pemakaman di Jakarta karena mereka akan mengaben di Bali.

Sebenarnya, saat itu Pemerintah RI sudah menyediakan lahan yang sekarang menjadi Hotel Borobudur di Jakarta Pusat untuk membangun tempat ibadah Hindu dan Buddha. Bahkan, Presiden Soekarno ketika itu sudah menyiapkan dana bantuan pembangunannya.

Pura kopral

Bisa dikatakan, kebutuhan umat Hindu berpenghasilan rendah untuk mendapatkan makam lengkap dengan pura menjadi pemicu kelahiran pura pertama di Jakarta. Penggerak utamanya adalah para prajurit berpangkat rendah, termasuk para kopral. Bukan perwira, apalagi jenderal. ”Itulah mengapa orang-orang zaman dulu menyebut Pura Dalem sebagai ’pura kopral’,” ucap Kusdiana.

Memiliki pura yang representatif, bukan berarti umat Hindu, khususnya di Jakarta Utara, bisa beribadah dengan tenang. Banjir mengancam setiap saat yang diperparah penurunan muka tanah. Apalagi, lahan kompleks Pura Dalem memang dulunya rawa. Air banjir yang beberapa kali merendam membuat pura menjalani renovasi besar sebanyak dua kali.

Pemugaran pertama selesai tahun 1991 dan butuh waktu sekitar dua tahun. Salah satu aspek renovasi adalah peninggian lantai dasar Mandala Utama (area paling suci pura) guna menanggulangi ancaman banjir. Namun, renovasi itu belum cukup.

Tahun 2010, bangunan dan pelinggih di pura sudah rapuh dan risiko terendam banjir meningkat. Permukaan tanah lebih rendah daripada sekelilingnya.

sumber: Harian KOMPAS | 12 Maret 2018

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *